Banyak pihak menganggap pemekaran sebagai solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di kawasan timur NTB. Tokoh masyarakat Sumbawa, Drs. Ahmad Latif, menegaskan bahwa selama ini Pulau Sumbawa merasa termarjinalkan dalam alokasi anggaran provinsi.
> “Pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Lombok. Padahal Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, namun belum terkelola optimal,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Universitas Samawa.
Menurutnya, pemekaran menjadi Provinsi Pulau Sumbawa dapat mendorong penguatan identitas kultural, serta mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun di sisi lain, sejumlah pengamat menilai wacana pemekaran belum memiliki dasar yang kuat dari sisi kesiapan ekonomi dan birokrasi. Dr. Maria Sukmawati, pakar otonomi daerah dari Universitas Mataram, menyebutkan bahwa pembentukan provinsi baru memerlukan anggaran besar dan sumber daya manusia yang memadai.
> “Jika pemekaran dilakukan hanya berdasarkan semangat emosional dan politik, tanpa perencanaan matang, maka yang terjadi justru pemborosan anggaran dan potensi konflik kewenangan,” jelasnya.
Pemerintah pusat pun memberikan sinyal kehati-hatian terhadap usulan ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah menyatakan bahwa hingga kini, pemekaran wilayah masih dalam moratorium, kecuali untuk daerah yang memenuhi kriteria strategis nasional.
Realita dan Tantangan
Pulau Sumbawa saat ini terdiri dari lima kabupaten/kota: Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Meski secara geografis dan jumlah penduduk cukup signifikan, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya IPM, dan minimnya infrastruktur menjadi catatan penting jika pemekaran hendak dilaksanakan.
Di sisi lain, aspirasi pemekaran juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan pusat-periferi dalam tata kelola provinsi. Sebagian generasi muda Sumbawa menginginkan daerahnya memiliki “rumah sendiri” untuk mengelola masa depan yang lebih mandiri.
Solusi atau Masalah Baru?
Wacana pemekaran Pulau Sumbawa memang menggugah semangat kemandirian daerah. Namun pertanyaannya: apakah pemekaran benar-benar akan menjawab persoalan pembangunan, atau justru menciptakan tantangan baru?
Pemekaran bisa menjadi solusi jika direncanakan secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data yang valid. Tetapi tanpa kesiapan yang memadai, pemekaran justru dapat menambah beban fiskal negara, menciptakan birokrasi gemuk, dan memperuncing konflik horizontal. ( Tim )